JAKARTA, Gracak.com - Kapolri menerbitkan surat telegram mutasi secara besar besaran, sebanyak 88 perwira tinggi dan perwira menengah Polri terjaring.
Dalam surat bernomor ST/2205/X/KEP./2026 itu ditandatangani pada 2 Oktober 2026, Mutasi mencakup sejumlah posisi strategis di lingkungan Mabes Polri, kewilayahan, hingga penugasan di luar struktur.
Pergantian juga terjadi pada sejumlah kepala kepolisian daerah.
Dalam telegram tersebut, Komjen Pol. Asep Edi Suheri diangkat sebagai Irwasum Polri, sementara Irjen Pol. Asep Safrudin mendapat jabatan sebagai Kabareskrim Polri. Adapun Irjen Pol. Suhendri diangkat sebagai Kakorbrimob Polri.
Baca Juga
Di jajaran Polda, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto ditunjuk sebagai Kapolda Metro Jaya. Irjen Pol. Suwondo Nainggolan menjadi Kapolda Maluku, sedangkan Irjen Pol. Dr. Hery Hermawan mendapat jabatan sebagai Kapolda Riau.
Rotasi juga menyentuh sejumlah wilayah lain. Irjen Pol. Hengki diangkat sebagai Kapolda Banten, Irjen Pol. Dr. Ribut Hari Wibowo menjadi Wakapolda Jawa Tengah, dan Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono ditunjuk sebagai Wakapolda Metro Jaya.
Di Sumatera, Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy ditunjuk sebagai Kapolda Sumatera Barat. Irjen Pol. Wishnu Hermawan F menjadi Kapolda Sumatera Utara, sedangkan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho ditunjuk sebagai Kapolda Sumatera Selatan.
Perubahan jabatan juga terjadi di kawasan Indonesia timur. Irjen Pol. Adi Deriyan Jayamarta ditunjuk sebagai Kapolda Sulawesi Barat, sementara Irjen Pol. Anggoro Sukartono menjadi Kapolda DI Yogyakarta.
Baca Juga
Sementara itu, salah satu mutasi yang menjadi perhatian adalah pergantian Kapolda Jambi. Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar dimutasikan sebagai Pati Bareskrim Polri dalam rangka penugasan di luar struktur. Posisi Kapolda Jambi kemudian diisi Irjen Pol. Widodo, yang sebelumnya menjabat Kapolda Gorontalo.
Telegram Kapolri tersebut juga mencatat sejumlah pejabat yang mendapat penugasan di luar struktur, antara lain pada kementerian, Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, KSP, serta sejumlah lembaga lainnya.