JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana penyadapan ilegal yang menyasar Presiden, pejabat negara, pengusaha, hingga tokoh lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Prabowo meminta agar proses hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, secara objektif, dan transparan. Arahan tersebut disampaikan setelah Kapolri melaporkan perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan tersebut.
“Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk kepada Bapak Kapolri agar proses ini dilakukan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seobjektif mungkin tanpa ada yang ditutup-tutupi,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/11).
Selain meminta pengusutan secara menyeluruh, Prabowo juga berpesan agar perkara tersebut tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga
“Kami juga telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat dari institusi kepolisian tidak berkurang sama sekali,” tegasnya.
Prasetyo mengatakan, Prabowo merasa prihatin atas dugaan penyadapan tersebut. Menurut dia, perkara ini menjadi perhatian serius karena berpotensi mengancam kepentingan dan keselamatan negara.
Ia menjelaskan, informasi yang berkaitan dengan Presiden dan pejabat negara merupakan informasi sensitif. Apabila disalahgunakan, informasi tersebut berpotensi membahayakan kepentingan serta kedaulatan bangsa.
Bahkan, Prasetyo menilai dugaan tindakan penyadapan tersebut berpotensi mengarah pada perbuatan makar.
Baca Juga
“Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini mengarah ke perbuatan makar. Ini juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara,” kata dia.
Meski demikian, Prasetyo meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Ia menegaskan bahwa tindakan penyadapan memiliki mekanisme dan tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Kepala Kepolisian RI.
