JAKARTA – Komisi I DPRD Provinsi Jambi melakukan konsultasi resmi ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Selasa (11/2/2026), dengan agenda strategis penguatan sistem kearsipan daerah, pencegahan sengketa batas wilayah, serta perlindungan arsip sebagai memori kolektif bangsa.
Rombongan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi Hapis Hasbiallah dan dihadiri anggota Komisi I, yakni Izhar Majid, M. Chandra Muzaffar Alghiffari, Zulkifli Linus, Bima Audia Pratama, Pinto Jayanegara, Raden Fauzi, Ibnu Sina, Abun Yani, dan Rucita Arfianisa beserta tenaga ahli dan pendamping. Turut hadir Kabid Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jambi serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Muaro Jambi.
Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Direktur Kearsipan Wilayah II ANRI, Wawan, S.IP., M.AP., bersama jajaran. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialog terbuka yang membahas berbagai tantangan pengelolaan arsip daerah di era tata kelola pemerintahan modern.
Pulau Berhala Jadi Pelajaran
Salah satu isu penting yang dibahas adalah pengalaman sengketa Pulau Berhala yang sempat menjadi perdebatan administratif antarwilayah. Dalam diskusi tersebut, ditegaskan bahwa dokumentasi dan arsip kewilayahan memiliki peran krusial dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara, menyampaikan bahwa kasus tersebut menjadi pelajaran penting bagi daerah untuk memperkuat konsolidasi arsip sejarah dan administrasi wilayah.
“Negara bekerja berdasarkan dokumen resmi. Jika arsip kewilayahan tidak terkonsolidasi dengan baik, maka daerah akan lemah dalam argumentasi administratif,” ujarnya.
Pihak ANRI menjelaskan bahwa arsip kolonial maupun pascakemerdekaan yang berkaitan dengan wilayah sering kali tersebar dalam berbagai koleksi hasanah, sehingga memerlukan penelusuran lintas sumber. Jambi sendiri diketahui telah memiliki naskah sumber berjudul Citra Jambi dalam Arsip yang diterbitkan pada 2006 dan dapat menjadi pijakan awal dalam penelusuran lanjutan.
Arsip sebagai Fondasi Peradaban
Dalam forum tersebut, Komisi I menekankan bahwa arsip bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bagian dari fondasi peradaban bangsa. Ketua Komisi I Hapis Hasbiallah menyebut banyak konflik batas wilayah di tingkat desa hingga provinsi bermula dari lemahnya dokumentasi dan data historis yang terverifikasi.
