Gracak.com, Jambi - Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz, menilai penyelesaian pembangunan jalan khusus batubara dari mulut tambang menuju lokasi penampungan (stockpile) semakin mendesak di tengah tingginya permintaan komoditas tersebut.
“Jalan khusus batubara diharapkan dapat menjadi solusi, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Mudah-mudahan bisa selesai sesuai target,” kata Hafiz di Jambi, Selasa.
Ia menjelaskan, urgensi pembangunan jalan tersebut juga berkaitan dengan rencana penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dalam aturan itu, belanja pegawai dibatasi maksimal 30 persen dari total APBD mulai 2027.
Menurut Hafiz, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan pendapatan daerah agar tidak terdampak pembatasan anggaran.
Baca Juga
“Potensi PAD dari sektor batubara saat ini menjadi yang paling rasional untuk dioptimalkan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya keseriusan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi pendapatan tersebut, termasuk melalui percepatan pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan khusus batubara.
Di sisi lain, persoalan lalu lintas angkutan batubara yang kerap memicu polemik di tengah masyarakat dinilai sebagai dilema. Di satu sisi, aktivitas tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan dampak sosial.
“Kalau ditutup total, dampaknya juga ke ekonomi masyarakat. Kita sudah lihat sebelumnya, saat ditutup, banyak warga terdampak,” katanya.
Baca Juga
Sementara itu, Gubernur Jambi, Al Haris, menyebut permintaan batubara dari PLN dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) terus meningkat.
“Permintaan dari PLN dan PLTU cukup tinggi, sementara kuota terbatas, sehingga terjadi persaingan mendapatkan batubara,” ujarnya.
