Ia menambahkan, pemerintah provinsi akan kembali melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian dan dinas terkait, untuk mencari solusi terbaik atas persoalan angkutan batubara.
“Saya akan koordinasi dengan Kapolda, Dishub, dan pihak terkait lainnya,” kata dia.
Sebelumnya, pada awal 2026, pemerintah daerah bersama perusahaan terkait telah menggelar rapat evaluasi percepatan pembangunan jalan khusus batubara sepanjang sekitar 340 kilometer.
Dalam rapat tersebut, tiga perusahaan pengembang—PT Putra Bulian Properti, PT Intitirta Primasakti, dan PT Sinar Anugerah Sukses—meminta dukungan semua pihak untuk mengatasi berbagai kendala di lapangan.
Baca Juga
Persoalan pembebasan lahan serta penolakan sebagian warga menjadi isu utama yang perlu segera diselesaikan guna menjaga iklim investasi di Provinsi Jambi.
