NASIONAL

Gubernur Al Haris Diminta Gentleman Temui Mahasiswa, Bahas Penanganan Karhutla di Jambi

Penulis : Danil Febriandi | Editor : Sal | 16 Oktober 2026, 08:57 WIB
Gubernur Al Haris Diminta Gentleman Temui Mahasiswa, Bahas Penanganan Karhutla di Jambi
Keterangan Foto : Gubernur Jambi Al Haris melakukan panggilan video dengan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa terkait penanganan karhutla di depan Kantor Gubernur Jambi (Gracak.com/Danil Febriyandi).
JAMBI, Gracak.com - Gubernur Jambi Al Haris diminta “Gentleman” menemui mahasiswa secara langsung untuk berdiskusi mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi.
Permintaan tersebut disampaikan sejumlah mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jambi, Kamis (15/10/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa berkesempatan berbicara dengan Al Haris melalui panggilan video WhatsApp.
Saat aksi berlangsung, Al Haris mengaku sedang berada di luar daerah. Pemerintah Provinsi Jambi yang berada di lokasi kemudian memfasilitasi komunikasi antara mahasiswa dan gubernur melalui sambungan telepon seluler.
Dalam percakapan tersebut, mahasiswa meminta Al Haris bersikap terbuka dan bersedia menemui massa aksi secara langsung untuk membahas persoalan karhutla.
“Kami minta Pak Gubernur gentleman juga seperti gubernur-gubernur lain yang daerahnya terdampak karhutla. Kita berdemokrasi. Kalau diskusi, itu beda lagi, Pak Gub. Hari Senin nanti kalai ada waktu Bapak untuk menemui massa aksi secara demokratis,” ujar salah seorang mahasiswa kepada Al Haris melalui sambungan video.
Menanggapi permintaan tersebut, Al Haris berjanji akan menemui dan berdialog dengan massa aksi pada Senin (19/10/2026) mendatang.
“Insyaallah kalau tidak ada halangan Senin tanggal 19,” jawab Al Haris. 
Aksi tersebut merupakan gabungan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Jambi. Salah satu tuntutan utama mereka adalah meminta Gubernur Jambi dan Ketua DPRD Provinsi Jambi menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa karhutla yang melanda wilayah tersebut.
“Yang paling inti adalah bagaimana mempertanggungjawabkan dampak dari karhutla ini, karena sampai hari ini satu kata maaf pun tidak diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi,” ungkap Armando, Kamis (15/10/2026).
Selain itu, mahasiswa menuntut transparansi penggunaan dana bantuan Presiden untuk penanganan karhutla. Mereka meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka mengenai alokasi, penyaluran, hingga realisasi penggunaan anggaran tersebut.