JAMBI - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, meminta data penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi dirinci secara transparan, termasuk pemisahan perkara yang melibatkan pelaku perorangan dan korporasi.
Berdasarkan data Satgas Karhutla, tercatat 91 kasus karhutla dengan 18 tersangka. Ivan menilai data tersebut perlu disajikan lebih terperinci agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganan perkara berdasarkan wilayah dan pihak yang diduga bertanggung jawab.
Ia menyoroti Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tercatat memiliki 5.624 titik panas, tetapi dalam data penegakan hukum yang disampaikan baru terdapat enam kasus dalam penyelidikan dan satu kasus dalam penyidikan.
Menurut Ivan, perbedaan jumlah titik panas dan perkara hukum tersebut perlu dijelaskan melalui verifikasi lapangan serta pencocokan data. Jumlah hotspot tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah tindak pidana karena setiap titik masih memerlukan pemeriksaan untuk memastikan kondisi dan penyebab kebakaran.
Baca Juga
“Kami minta data penegakan hukum dipisahkan antara pelaku perorangan dan korporasi, lengkap dengan lokasinya. Ini penting agar publik bisa menilai bahwa penegakan hukum berjalan adil dan tidak tebang pilih,” ujarnya.
Ivan menegaskan, penanganan perkara karhutla harus tetap berlandaskan bukti dan proses hukum. Data titik panas maupun keberadaan api di suatu lokasi tidak serta-merta membuktikan pihak tertentu melakukan pelanggaran.
Karena itu, ia meminta aparat terkait menyampaikan perkembangan penyelidikan dan penyidikan secara berkala, disertai informasi lokasi perkara dan status penanganannya.
Selain penegakan hukum, Ivan menyoroti pentingnya pengukuran dampak asap terhadap kesehatan masyarakat. Data Satgas mencatat 7.324 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Provinsi Jambi pada minggu ke-41, dengan jumlah terbanyak di Kota Jambi sebanyak 1.681 kasus.
Baca Juga
Ia meminta data tersebut dilengkapi pembanding sebelum musim asap dan dihitung berdasarkan jumlah penduduk agar perubahan kasus ISPA dapat dianalisis secara lebih akurat.
Menurutnya, data kesehatan yang lengkap diperlukan untuk membantu pemerintah mengevaluasi dampak karhutla sekaligus menentukan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat terdampak.
