JAMBI - Kuasa hukum tiga dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jambi, Ramos Hutabarat, mempertanyakan keseriusan Polda Jambi dalam menangani laporan dugaan pemalsuan tanda tangan yang diduga dilakukan oleh pihak yayasan MBG.
Menurut Ramos, laporan yang telah berjalan selama delapan bulan tersebut belum menunjukkan perkembangan signifikan. Pihak pelapor mengaku kecewa karena proses penyidikan dinilai masih berkutat pada tahap pendalaman.
“Kami merasa selama delapan bulan proses ini berjalan, semuanya hanya pendalaman-pendalaman. Jadi, kami sangat kecewa dengan proses penyidikan ini,” kata Ramos, Selasa (3/11).
Lambannya penanganan laporan tersebut dinilai turut menghambat operasional tiga dapur MBG yang menjadi pihak pelapor.
Baca Juga
Ramos menyebutkan, pihaknya telah menyerahkan seluruh bukti yang dibutuhkan dalam proses pelaporan. Namun, hingga kini, belum ada kejelasan hukum dari kepolisian terkait perkara tersebut.
“Kami berharap ini segera diselesaikan supaya program MBG ini bisa berjalan,” ujarnya.
Ia berharap kejelasan hukum atas perkara tersebut dapat mengungkap persoalan di internal yayasan, termasuk dugaan tidak dijalankannya fungsi dan tanggung jawab sebagaimana mestinya.
Terkait belum adanya perkembangan signifikan, Ramos menjelaskan bahwa pihak kepolisian sebelumnya telah menyurati Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat. Namun, surat tersebut justru didisposisikan kembali kepada BGN Regional Jambi.
Baca Juga
Menurut dia, keterangan seharusnya diperoleh langsung dari BGN Pusat karena laporan yang disampaikan berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat dan tanda tangan yang terhubung dengan portal BGN.
“Sementara laporan ini kami buat terkait adanya pembuatan surat palsu yang berhubungan langsung dengan portal BGN. Seharusnya ini tidak ada kaitannya dengan BGN Regional Jambi. Seharusnya memang BGN Pusat yang memberikan keterangan terkait surat palsu tersebut,” paparnya.
