JAMBI - Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz menegaskan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hafiz menyampaikan bahwa penanganan karhutla membutuhkan tindakan tegas terhadap pelaku, termasuk apabila melibatkan perusahaan atau pihak-pihak yang berada di belakangnya.
"Kami selalu mengedepankan dan menyuarakan, baik di forum resmi maupun secara lisan langsung kepada aparat penegak hukum, siapapun perusahaannya dan siapapun di belakangnya, itu tidak ada kompromi (ditindak)," ungkap Hafiz di Jambi, Jumat.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah adanya tambahan anggaran sebesar Rp30 miliar dari pemerintah pusat untuk penanganan karhutla di Provinsi Jambi melalui penyesuaian APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Baca Juga
Hafiz meminta Pemerintah Provinsi Jambi beserta dinas terkait memanfaatkan anggaran tersebut secara efektif dan tepat sasaran.
Ia juga menyoroti dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat serta pentingnya sinergi lintas wilayah dan lembaga untuk mengantisipasi risiko kebakaran selama musim kemarau.
Menurutnya, penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan dukungan anggaran, tetapi juga langkah pencegahan dan penegakan hukum yang konsisten.
Tambahan anggaran Rp30 miliar diharapkan dapat mendukung upaya pengendalian karhutla di Jambi, sementara penindakan terhadap pelaku pembakaran menjadi bagian penting dalam mencegah kejadian serupa berulang.
Baca Juga
Sumber: ANTARA News.
