Rp21 Miliar Anggaran Pendidikan Dikuras, 49 Ribu Remaja Jambi Putus Sekolah

Angka 49 ribu remaja putus sekolah di Provinsi Jambi bukan sekadar statistik. Di balik angka itu ada ribuan mimpi yang tertunda, cita-cita yang perlahan padam, dan masa depan generasi muda yang terancam hilang. Ketika pemerintah seharusnya hadir memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang layak, justru kenyataan pahit menunjukkan adanya jurang besar antara harapan dan realitas.

Ironisnya, di tengah tingginya angka putus sekolah, dugaan korupsi di sektor pendidikan justru mencuat. Dari total sekitar Rp120 miliar anggaran pendidikan di Provinsi Jambi, disebutkan terdapat kerugian negara mencapai Rp21 miliar akibat praktik korupsi. Publik tentu bertanya, bagaimana mungkin uang yang seharusnya menjadi penopang pendidikan anak-anak justru hilang di tengah jalan?

Pendidikan semestinya menjadi prioritas utama pembangunan daerah. Setiap rupiah anggaran seharusnya diarahkan untuk memperbaiki fasilitas sekolah, membantu siswa dari keluarga kurang mampu, meningkatkan kualitas tenaga pengajar, hingga memastikan tidak ada anak yang berhenti sekolah karena alasan ekonomi. Namun, ketika anggaran itu diduga diselewengkan, maka yang dikorbankan bukan hanya keuangan negara, tetapi masa depan generasi muda Jambi.

Pernyataan Iin Habibi yang menyebut kondisi ini sebagai “tamparan keras” patut menjadi refleksi bersama. Sebab, persoalan putus sekolah tidak berdiri sendiri. Faktor ekonomi keluarga, akses pendidikan, kualitas pelayanan sekolah, hingga lemahnya intervensi pemerintah daerah menjadi persoalan yang saling berkaitan. Dugaan korupsi anggaran pendidikan hanya memperburuk situasi yang sudah rapuh.

Masyarakat tentu berharap aparat penegak hukum tidak berhenti pada angka kerugian negara semata, tetapi mampu mengusut secara transparan siapa saja pihak yang harus bertanggung jawab. Penegakan hukum yang tegas penting dilakukan agar ada efek jera dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pendidikan bisa dipulihkan.

Pada akhirnya, pendidikan adalah hak dasar setiap anak. Ketika puluhan ribu remaja di Jambi terpaksa putus sekolah sementara miliaran rupiah anggaran pendidikan diduga dikorupsi, maka persoalan ini bukan lagi sekadar kasus hukum, melainkan krisis moral dan tanggung jawab bersama. Jangan sampai generasi muda Jambi membayar mahal kesalahan tata kelola hari ini dengan kehilangan masa depan mereka.