KKI Warsi: Masyarakat Juga Menjadi Korban
Koordinator Divisi Komunikasi KKI Warsi, Sukmareni, mengatakan meluasnya aktivitas PETI tidak terlepas dari faktor ekonomi masyarakat.
Menurut Reni, tingginya harga emas dalam beberapa tahun terakhir, di tengah melemahnya harga komoditas seperti karet, membuat sebagian masyarakat tergoda beralih ke aktivitas pertambangan ilegal karena dianggap memberikan penghasilan lebih cepat.
Namun, dalam banyak kasus, masyarakat hanya menjadi tenaga kerja atau pelaku lapangan. Sementara modal, peralatan, dan jaringan pemasaran emas dikuasai oleh pemodal.
Baca Juga
“Keuntungan ekonomi terbesar umumnya dinikmati oleh para pemodal, tetapi masyarakat justru dihadapkan langsung pada risiko hukum, keselamatan kerja, dan kerusakan lingkungan,” kata Reni.
Ia menilai masyarakat pada akhirnya ikut menanggung dampak dari aktivitas tersebut.
“Sungai yang menjadi sumber air bersih dan kebutuhan sehari-hari semakin keruh dan tercemar, lahan pertanian mengalami penurunan produktivitas akibat sedimentasi dan perubahan tata air, sementara risiko banjir dan longsor meningkat karena rusaknya kawasan hutan dan daerah tangkapan air,” jelasnya.
Dalam jangka panjang, masyarakat juga menghadapi ancaman kesehatan akibat paparan bahan berbahaya dari aktivitas pertambangan. Selain itu, sumber mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan sungai dapat berkurang serta potensi konflik sosial akibat perebutan lahan dan sumber daya semakin meningkat.
Baca Juga
“Ironisnya, keuntungan ekonomi dari PETI umumnya hanya bersifat sesaat, sedangkan biaya sosial, ekonomi, dan lingkungan harus ditanggung masyarakat dalam waktu yang jauh lebih lama,” ujar Reni.
Sementara itu, Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah Efendi telah dikonfirmasi oleh Gracak.com melalui pesan singkat pada Selasa (11/8/2026) terkait aktivitas PETI di wilayah Perentak. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan.
