Jika semua proses telah sesuai aturan, pemerintah tentu memiliki ruang untuk menjelaskannya kepada publik.
Sebaliknya, apabila terdapat kelemahan dalam proses, pemerintah juga harus berani melakukan evaluasi.
Kebijakan publik bukan soal mempertahankan sebuah keputusan karena sudah terlanjur dibuat. Kebijakan publik harus tunduk pada hukum, kepentingan masyarakat, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Wali Kota Jambi memiliki kewenangan untuk menentukan arah kebijakan daerah. Namun kewenangan tersebut sekaligus membawa tanggung jawab untuk memastikan setiap keputusan dibuat secara cermat, transparan, dan dapat diuji.
Baca Juga
Pada akhirnya, persoalan sampah Kota Jambi tidak membutuhkan sekadar teknologi yang terdengar menjanjikan. Kota ini membutuhkan sistem yang benar-benar bekerja.
Sebab masyarakat tidak hidup dari MoU, target, ataupun seremoni.
Masyarakat membutuhkan sampah yang terangkut, lingkungan yang bersih, TPA yang tertangani, dan uang publik yang dikelola dengan dapat dipertanggungjawabkan.
Di situlah sebuah kebijakan publik benar-benar diuji.
