Oleh: Jamhuri -Direktur Eksektuive LSM Sembilan
Cukup miris membaca data yang diekspost oleh Pusat Edukasi Anti Korupsi via kanal resminya https://aclc.kpk.go.id/ menyangkut akumulasi indikasi pikiran kotor dan busuk para oknum penerima mandat rakyat, dengan sebutan sebagai Wakil Rakyat.
Termasuk dari DPRD Provinsi Jambi turut serta berperan active dalam menyumbang sejumlah nama untuk mendapatkan julukan sebagai sosok terpidana. Dimana data koruptor dimaksud memuat keterangan tentang tingginya akumulasi perkara korupsi sejak 2004 hingga Juli 2023 yang menyebutkan, terdapat sebanyak 344 kasus korupsi melibatkan anggota DPR dan DPRD, yang merupakan terbanyak ketiga, di bawah kasus korupsi yang menjerat kalangan swasta yaitu 399 kasus) dan pejabat eselon I-IV 349 kasus.
Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, rakyat keliru dalam menempatkan ekspektasi hingga mendelegasikan kepentingannya kepada pengidap gangguan kepribadian atau kelainan mental ideologi, hingga lebih dominan berbuat dan bertindak atas nama dan demi kepentingan tertentu sekalipun harus mengedepankan dan mengutamakan perbuatan atau tindakan pengkhianatan, serta mengesampingkan segala bentuk konsekwensi hukum yang akan diterima.
Baca Juga
Rumah Rakyat ataupun Gedung Wakil Rakyat yang seharusnya diisi dan dihuni oleh makhluk yang berintegritas malah berbalik seakan-akan menjadi safety tank kotor dan bau dari keberadaan pikiran kotor para oknum pengidap kelainan psikis ataupun gangguan kepribadian.
Hiruk pikuknya pemberitaan menyangkut tentang proses penegakan hukum bagi yang bernasib sial (Koruptor) sepertinya tidak membuat terciptanya efek jera, yang ditandai dengan masih saja terjadi issue ditengah-tengah masyarakat menyangkut kredibilitas dan serta akuntabilitas para wakil rakyat.
Salah satunya seperti yang beberapa hari terakhir ini terjadi di lingkungan DPRD Provinsi Jambi menyangkut tentang status hukum anggaran APBD 2027 yang akan datang yaitu senilai Rp. 25 Miliar yang dinilai dalam pelaksanaan tahapan pembahasannya telah terjadi praktek penyalahgunaan dan wewenang (Abuse of Power).
Dengan pokok persoalan adanya dugaan pelanggaran terhadap amanat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dan serta terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan penekanan pada prinsip pengelolaan keuangan dan anggaran negara wajib menjunjung tinggi prinsip tertib, dikelola secara administratif dan fisik secara teratur dan disiplin.
Baca Juga
Serta patut diduga kuat untuk diyakini telah terjadi pelanggaran terhadap amanat konstitusional sebagaimana yang telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Suatu potret buram dan kelam dunia perwakilan urusan kepentingan rakyat yang sepertinya telah disalah artikan dengan menganggap yang mereka wakili adalah kedaulatan yang juga seakan-akan gedung wakil rakyat dihuni dan diisi oleh sekelompok pemilik kepala berisikan pikiran-pikiran kotor yang tidak sama sekali memahami dan mengerti Azaz-Azaz Umum Pemerintah yang Baik (AUPB).