DAERAH

Legislator Jambi Optimalkan PAD dari PI Migas, Potensi Tembus Ratusan Miliar Rupiah

Penulis : Danil | Editor : Fadhlan | 20 November 2026, 20:37 WIB
Legislator Jambi Optimalkan PAD dari PI Migas, Potensi Tembus Ratusan Miliar Rupiah
Keterangan Foto : Keterangan Foto: Ketua Pansus I DPRD Provinsi Jambi, Abun Yani, bersama Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi, Samsul Ridwan, mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui skema Participating Interest (PI) 7 persen dari pengelolaan blok migas di Jambi. (GRACAK)
JAMBI, Gracak.com – DPRD Provinsi Jambi mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui skema Participating Interest (PI) sebesar 7 persen dari pengelolaan sejumlah blok minyak dan gas bumi (migas).
Dari dua blok migas yang telah disepakati, yakni Blok Jabung dan Blok Kemang, tambahan pendapatan daerah diproyeksikan mencapai lebih dari Rp100 miliar. Dana tersebut ditargetkan dapat masuk dalam PAD Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2026.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Jambi, Abun Yani, mengatakan kesepakatan tersebut akan ditindaklanjuti melalui rapat paripurna pada 28 November 2026 dengan melibatkan perusahaan migas dan PT Jambi Indoguna Internasional (JII) selaku badan usaha milik daerah (BUMD).
Saat ini, pemerintah masih melengkapi sejumlah persyaratan administrasi dan dokumen pendukung. Proses tersebut ditargetkan dapat diselesaikan dalam tiga hari kerja.
Selain Blok Jabung dan Blok Kemang, DPRD Jambi juga membidik lima blok migas lainnya, yakni Blok Tungkal, South Jambi, South Betung, Kenanga, dan Tapa.
Kelima blok tersebut diproyeksikan memiliki potensi tambahan PAD sekitar Rp300 miliar yang ditargetkan dapat direalisasikan pada 2027 mendatang.
Abun Yani menyebutkan, potensi pendapatan dari skema PI migas tersebut dapat memberikan tambahan signifikan bagi keuangan daerah. Apabila realisasi pada tahun anggaran 2026 mengalami penundaan, pendapatan tersebut berpeluang diakumulasikan pada 2027.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi, Samsul Ridwan, menegaskan bahwa penyelesaian administrasi dan persiapan dokumen harus dipercepat agar tambahan pendapatan daerah dapat segera direalisasikan.
Ia menjelaskan, penetapan porsi bagi hasil sebesar 7 persen merupakan hasil kesepakatan antara legislatif, eksekutif, dan pihak terkait, dengan mempertimbangkan belum adanya ketentuan minimal bagi hasil dalam skema kerja sama tersebut.
Samsul juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hasil PI migas. Menurutnya, seluruh proses harus terbuka agar dapat diketahui publik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jambi.