Penanganan hukum harus tetap didasarkan pada bukti, hasil penyelidikan, dan proses hukum yang berlaku. Keberadaan api di suatu wilayah, termasuk di area konsesi, tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan pihak tertentu.
Selain aspek penegakan hukum, dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat juga memerlukan perhatian. Dinas Kesehatan mencatat 7.218 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada minggu ke-42, turun 106 kasus dibandingkan minggu sebelumnya.
Sementara itu, ISPU PM2,5 di Kabupaten Muaro Jambi pada 29 Oktober pukul 08.00 WIB dilaporkan mencapai 712 atau kategori Berbahaya.
Karena periode pencatatan kedua data tersebut berbeda, hubungan langsung antara angka ISPA dan pengukuran ISPU belum dapat disimpulkan tanpa analisis lebih lanjut.
Baca Juga
Evaluasi karhutla perlu mengintegrasikan data lingkungan, kesehatan, operasi pemadaman, dan penegakan hukum. Dengan demikian, rekomendasi Pansus Karhutla DPRD Provinsi Jambi dapat diarahkan pada persoalan yang membutuhkan tindak lanjut.
Ivan berharap data yang lengkap dan transparan dapat memperkuat pengawasan sekaligus mendorong penanganan karhutla yang adil, terukur, dan bertanggung jawab.
