Gracak.com - Kasus dugaan keterlibatan Gubernur Jambi Al Haris dalam jaminan kelulusan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) oleh dugaan pelaku berinisial TT kepada tiga korbannya kian panjang.
Sebelumnya, pemerintah Provinsi Jambi Melalui kadis Kominfo Ariansyah membantah adanya jata gubernur atau keterlibatan gubernur dalam menjanjikan kelulusan CASN yang disebut oleh TT kepada tiga orang korbannya. Ia bahkan menyebut pemberitaan tersebut tidak benar alias Hoax.
Menyikapi hal tersebut, Kuasa Hukum Korban, Putra, angkat bicara ia mempertanyakan arah klarifikasi Pemerintah Provinsi Jambi yang disampaikan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi.
Putra menjelaskan klasifikasi tersebut perlu diperjelas arah dan tujuannya, apakah ditujukan kepada media, korban, atau pihak berinisial TT yang diduga mencatut nama gubernur.
Baca Juga
“Saya sudah baca berita klarifikasi itu tadi malam, dikirim beberapa kawan media. Ini harus clear dulu, klarifikasi itu ditujukan ke siapa? Ke media, ke korban, atau ke inisial TT yang diduga sebagai pelaku pencatutan nama gubernur?,” kata Putra saat dimintai tanggapan, Rabu (20/5/2026).
Ia menilai, apabila klarifikasi tersebut diarahkan kepada media, maka Pemerintah Provinsi Jambi harus dapat menjelaskan letak informasi yang disebut hoaks.
“Kalau memang ditujukan ke media, Pemprov harus buktikan di mana hoaks-nya. Karena menurut hemat saya sebagai advokat, hoaks itu kalau tidak ada sumbernya. Sementara ini ada pihak yang memberikan informasi dan mengaku sebagai korban,” ujarnya.
Putra mengatakan, langkah yang paling tepat untuk meredam polemik tersebut bukan sekadar memberikan bantahan di media, melainkan melaporkan dugaan pencatutan nama gubernur ke aparat penegak hukum.
Baca Juga
“Kalau menurut analisa saya, langkah yang seharusnya diambil gubernur atau Pemprov adalah melaporkan pihak yang diduga mencatut nama gubernur ke kepolisian. Supaya clear dan jelas,” katanya.
Ia menyebut laporan yang dapat ditempuh yakni dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Menurutnya, langkah hukum penting dilakukan agar masyarakat mengetahui secara terang apakah gubernur benar-benar tidak terlibat.
