Emas Dikeruk, Batubara Diangkut, Hutan Dibungkam, Sungai Dikorbankan, Siapa yang Berdiri di Baliknya?

Jika ditemukan aliran uang, perlindungan, fasilitas, atau komunikasi yang mencurigakan. Semua itu harus diperiksa melalui penyelidikan dan pembuktian yang sah. Jika terbukti terdapat keterlibatan oknum, maka hukum harus bergerak. Bukan karena siapa yang terlibat, tetapi karena hukum harus berlaku kepada siapa pun.

Kepala daerah mungkin bukan aparat penegak hukum dalam perkara pidana pertambangan. Namun, pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penonton atas kerusakan wilayahnya.

Masyarakat membutuhkan kebijakan, pengawasan, dan perlindungan yang nyata. Bukan sekadar pernyataan bahwa persoalan PETI sulit untuk diberantas.

Masyarakat berhak mengetahui apa yang telah dilakukan pemerintah daerah. Berapa lokasi yang telah dipetakan dan berapa kawasan yang telah dipulihkan?.

Bagaimana pengawasan dilakukan dan bagaimana masyarakat diberikan perlindungan? Semua pertanyaan itu layak dijawab secara terbuka kepada publik.

Jika persoalan berlangsung bertahun-tahun, pertanyaan berikutnya menjadi semakin tajam.
Mengapa masalah yang sama terus muncul setelah operasi penertiban dilakukan? Mengapa aktivitas ilegal mampu kembali hidup setelah sebelumnya ditindak?
Apa sebenarnya yang membuat pemberantasan PETI begitu sulit?

Ketika aktivitas PETI dilaporkan memasuki kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Maka persoalannya bukan lagi sekadar tentang kegiatan tambang ilegal.
Kawasan konservasi seharusnya menjadi benteng terakhir perlindungan hutan. Jika alat berat dapat masuk, maka sistem pengawasan patut dipertanyakan.

Pertanyaan tidak boleh berhenti pada siapa operator alat berat tersebut. Siapa yang membawa alat berat dan siapa yang menyediakan BBM? Siapa yang mengatur logistik serta siapa yang membeli hasil tambang? Bagaimana emas keluar dari kawasan tersebut dan siapa yang membiayainya?